SUARA NEGERI | JAKARTA — Mural atau Coretan dinding bertuliskan 'Adili Jokowi' makin merebak dimana-mana. Tak hanya di Jakarta, tulisan adili jokowi juga terjadi di Medan, Solo, Makassar, Semarang, Jogja, Bekasi dan Bandung.
Pengamat politik dan pakar komunikasi Emrus Sihombing mengatakan hal itu bisa dimaknai sebagai mural kritikan terhadap kekuasaan.
Mural tersebut adalah ekspresi dan hak berpendapat setiap warga negara.
Ia menilai terjadinya mural 'adili Jokowi' tersebut hal biasa di sebuah negara demokrasi.
Kritik ini ditujukan kepada Joko Widodo saat menjabat presiden dan ketidakpuasan kepada Jokowi sebagai individu.
"Ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan ketidakpuasan terhadap perilaku politik kepada Joko Widodo sebagai individu sehingga masyarakat menyampaikan pandangan 'adili Jokowi' melalui mural," kata dia, kemarin.
Hal yang sama juga disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Gusti Anggoro, Demo Mural akan terus merambat ke daerah lain. Terlebih ekskalasi politik kian memanas dan trend ini diperkirakan akan terus membesar menjadi tuntutan senada dari Sabang hingga Merauke.
"Perlu di sikapi bijak oleh Pemerintahan Prabowo. Jangan mengabaikan tuntutan para pendemo mural," ingat dia.
Oleh karena itu, Gusti mendorong polisi agar cepat tanggap atas tuntutan para pendemo mural tersebut.
"Setidaknya harus merespons tuntutan rakyat untuk mengadili secara bijak dan adil agar berbagai elemen masyarakat itu tidak merasa aspirasinya diabaikan," imbuhnya.
Sebab, lanjut Gusti, kalau terus diabaikan, bisa saja rakyat dengan caranya sendiri akan menghukum Jokowi.
Meski Satpol PP telah menghapus mural Adili Jokowi, toh coretan dinding "adili jokowi" makin meluas.
Sebelumnya, Massa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi di Polda Metro Jaya. Melibatkan sekitar 500 orang, ARM menuntut Polda Metro mengusut sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi di era pemerintahan Jokowi, termasuk kasus dugaan korupsi keluarganya.
Tidak hanya di Jakarta, demo juga dilakukan elemen masyarakat di markas polisi daerah lain. Di Jawa Barat, Polda Jabar didemo ratusan orang mengatasnamakan Masyarakat Tertindas Barat (Martin).
Mereka turut membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan, "Tangkap Jokowi" dan "adili Jokowi".
Spanduk-spanduk tersebut dibentangkan massa mayoritas emak-emak di tengah jalan hingga menutup separuh Jalan Soekarno-Hatta, tepat depan Mapolda Jabar.
Peristiwa yang sama terjadi di Jawa Timur, tuntutan adili Jokowi juga digaungkan elemen mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo di depan Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.
Dalam aksinya, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Joko Widodo dan keluarganya.
"Teman-teman, saudara-saudara. Masyarakat ini kelaparan, tetapi mereka yang berkuasa malah merongrong dan merusak tatanan," teriak Koordinator aksi, Yusak, dikutip JPNN.
Aksi serupa digelar sampai ke tingkat Polresta Malang Kota. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Arek Ngalam (Aman) itu menuntut penegakan hukum tegas dalam mengadili Jokowi disertai berbagai spanduk bertuliskan "Adili Jokowi".
Bahkan demo "Adili Jokowi" merembet tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan meluas hingga ke Pulau Sumatera dan Sulsel.
Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara berkumpul menggelar demo di Polda Sumut.
Sama seperti di daerah lain, mereka juga menuntut kepolisian segera menangkap dan mengadili Jokowi atas berbagai dugaan korupsi mantan kepala negara dua periode itu.
"Tangkap dan adili Joko Widodo," teriak massa sembari membentangkan spanduk bernada serupa. (*)
